Hubungan Intrakonstitusi dan Konstitusi dengan Dasar Negara Di Indonesia

Hubungan dasar Negara dan konstitusi apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsel yang menyatakan bahwa kelompok dari norma itu memebentuk piramida yang bertingkat. Pokok pikiran dalam dasar Negara di jabarkan secara terinci dalam konstitusi. Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan dasar Negara karena konstitusi berada dibawah garis dasar Negara. Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan dasar Negara karena konstitusi berada di bawah dasar Negara. Konstitusi berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada dasar Negara sebagai norma hokum yang berada di atasnya.

1. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945
Dalam Hubungannya dengan pasal – pasal UUD 1945 ( Batang Tubuh UUD 1945), maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut :
Dalam Hubungan dengan tertib hokum Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang UUD 1945. Dalam kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang Fundemental, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hokum tertinggi dan hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang Fundemental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hokum dasar Negara, baik yang tertulis ( UUD ) maupun tidak tertulis (convensi ). Jadi, pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hokum dasar Negara.
Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang Fundamental yang mengandung pokok – pokok pikiran yang harus di abarkan ke dalam pasal – pasal UUD 1945. Maka kedua pendapat tersebut akhirnya tiba pada suatu simpulan yang sama, yaitu sebagai berikut :

  1. Sebagai pokok kaidah Negara yang Fundamental. Dalam hokum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, terletak pada kelangsungan hidup Negara yang telah di bentuk.
  2. Dalam jenjang hierarki tertib hokum, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental berkedudukan tinggi sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal – pasal UUD 1945.

2. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pacasila
Pancasila sebagai dasar Negara secara Formal tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Rumusan pasal –pasal dalm konstitusi Negara yang merupakan jabaran, pelaksanaan, atau perwujudan secara konkret dasar Negara.
Hubungan Secara Formal
Dengan di cantumkannya pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hokum positif. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya, pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagi berikut :

  1. Bahwa rumusan pancasila sebagai pasar Negara republic Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.
  2. Pembukaan UUD 1945, yang intinya adalah pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945 , bahkan sebagai sumbernya.
  3. Bahwa pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat.
  4. Bahwa pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945.

Hubungan Secara Material
Jika kita tindak lanjuti kembali proses perumusan pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronolgis , materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat pancasila baru kemudian UUD 1945. Jadi, berdasarkan urut – urutan itu, tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagi tertib hukum yang tertinggi
Hukum Dasar Negara Pancasila dengan Konstitusi
Konsekuensi dari pancasila sebagi dasar Negara atau sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah :
Tafsir Undang – Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat Negara pancasila.
Pelaksanaan Undang – Undang Dasar 1945 dalam Undang – Undang harus mengingat Dasar – Dasar Pokok pikiran yang terkandung dalam dasar filsafat Negara Indonesia.
Tanpa mengurangi sifat – sifat Undang – Undang Dasar yang tidak dapat di ganggu gugat.
Interpretasi pelaksanaan Undang – Undang dasar harus lengkap dan menyeluruh.
Dengan demikian , seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia di dasarkan atasa dan diliput oleh dasar filsafat Negara. Asas politik dan tujuan Negara berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Bahkan yang lebih penting lagi dalam realisasi pelaksanaan konkritnya, yaitu dalam nentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara lain :

  1. Tap MPR
  2. Hukum, Perundang – Undanga, dan Peradilan
  3. Pemerintahan
  4. Plitik dalam negeri dan luar Negeri
  5. Keselamatan, keamanan, dan pertahanan.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s